Lintas-Publik.com, (Gorut) — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahardika Gorontalo Utara (Gorut) turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Gorut, Senin (20/10) kemarin.
Aksi tersebut menyoroti sejumlah dugaan kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lingkup pemerintah daerah, di antaranya dugaan korupsi pembangunan Mesjid Jabal Iqro, kasus Bimtek BKAD tahun 2023/2024, polemik pengelolaan Rumah Sakit ZUS, hingga dugaan ijazah palsu Wakil Bupati (Wabup) Gorut, Nurjanah Hasan Yusuf.
Dalam orasinya, para demonstran yang dipimpin oleh Sahrul Lakoro mendesak pemerintah daerah agar transparan dan bertanggung jawab atas berbagai kasus yang mencuat.
Ia juga meminta klarifikasi langsung dari Bupati Gorut, Thariq Modanggu, terkait dugaan pemalsuan ijazah yang menyeret wakilnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Gorut Thariq Modanggu mengakui bahwa laporan dugaan ijazah palsu Wabup Gorut memang sedang dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian.
“Persoalan ijazah Ibu Nurjanah Yusuf ini sudah dalam penanganan di Polda Gorontalo,” ujar Thariq di hadapan massa aksi.
Tak hanya itu, Thariq juga menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap Kepala Dinas PMD Gorut yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi kegiatan Bimtek BKAD.
“Untuk Kadis PMD, Thamrin Monoarfa tanpa perlu dicopot oleh saya, ketika sudah ada penetapan tersangka oleh Kejari Gorut maka ia akan dicopot dengan sendirinya,” tegasnya.
Selain tuntutan hukum, Aliansi Mahardika juga menyerahkan petisi berisi permintaan agar pemerintah daerah membuka dokumen perjanjian kerja sama (PKS) terkait ijin pengelolaan dan meninjau ulang aset daerah yang berada di pulau.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Thariq menyatakan kesiapannya untuk melibatkan perwakilan massa aksi Aliansi Mahardika, agar bisa ikut kontrol dan melihat dokumen PKS.
“Untuk persoalan Pulau Saronde dan Mohinggito, saya meminta perwakilan massa aksi Aliansi Mahardika untuk melihat isi dokumen PKS dan izin-izin pulau yang perlu kita evaluasi,” tandasnya.
