Lintas-Publik.com — Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) kembali menjadi sorotan, tidak hanya sebagai agenda seremonial, tetapi juga sebagai momentum evaluasi terhadap kondisi pendidikan di daerah.
Ketua Karang Taruna Mo’otindaho Kabupaten Bone Bolango, Yudi Lasulika, menilai bahwa Hardiknas seharusnya dimaknai sebagai ruang refleksi mendalam atas berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan yang hingga kini belum tertangani secara optimal.
Menurutnya, kesejahteraan tenaga pendidik masih menjadi persoalan krusial. Ia menyoroti kondisi guru honorer dan Guru PPPK Paruh Waktu yang dinilai belum mendapatkan penghasilan layak, bahkan terdapat kasus guru yang belum menerima gaji. Selain itu, tingginya biaya pendidikan juga menjadi beban tersendiri bagi masyarakat.
“Di sisi lain, masih banyak sekolah yang menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, mulai dari ruang kelas yang tidak layak hingga minimnya fasilitas pembelajaran. Hal ini tentu berdampak pada tidak optimalnya proses belajar mengajar,” ujarnya.
Yudi menekankan pentingnya perhatian serius dari pemerintah melalui kebijakan anggaran yang lebih terarah. Ia mengusulkan pendekatan yang berfokus pada penguatan aspek gaji guru dan peningkatan layanan sekolah sebagai prioritas utama.
Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dibandingkan dengan program-program yang tidak bersentuhan langsung dengan proses pembelajaran.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan pendidikan bukan semata soal besaran anggaran, melainkan bagaimana pengelolaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.
“Hardiknas harus menjadi pengingat bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan bersama demi menciptakan pendidikan yang lebih adil dan berkualitas,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Yudi mengajak seluruh elemen untuk terus mendorong kemajuan pendidikan. “Selamat Hari Pendidikan Nasional, mari belajar tanpa batas dan berinovasi tanpa henti,” pungkasnya.