Lintas-Publik.com (Gorut) – Polemik perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara (Gorut).
Melalui rapat dengar pendapat (RDP) pada Rabu (17/9), sejumlah fraksi mendesak agar pemerintah daerah mengambil langkah tegas menyikapi permasalahan ini.
Anggota Fraksi Partai Golkar, Lukum Diko secara khusus mendorong Bupati Gorut, Thariq Modanggu untuk tidak ragu mengambil keputusan. Jika proses perekrutan dinilai bermasalah, maka harus dibatalkan atau dievaluasi.
Namun bila tidak memungkinkan untuk diubah, maka solusi perlu difokuskan pada lebih dari 700 tenaga honorer yang belum terkover.
“Kalau memang tidak bisa lagi dievaluasi, Fraksi Golkar siap mendorong agar anggaran perjalanan dinas DPRD tahun 2026 dialihkan untuk mereka yang tidak lulus. Tidak ada perjalanan setahun penuh, demi mereka,” tegas Lukum Diko.
Ia menambahkan, pihaknya telah sepakat mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan kejanggalan dalam seleksi PPPK paruh waktu.
“Jangan sampai ada permainan. Berikan kepada kami nama-nama yang tidak masuk database tapi bisa lulus, sementara yang telah mengabdi 11 sampai 13 tahun justru tidak terkover,” pungkas Lukum.
