Lintas-Publik.com, (Gorut) — Polemik pengumuman hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu di Kabupaten Gorontalo Utara terus menuai sorotan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Gorut, Hamzah Sidik, menduga adanya mekanisme dan prosedur yang tidak dijalankan sesuai aturan oleh Panitia Seleksi maupun Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) selaku OPD teknis bidang kepegawaian.
“Sejak kemarin hingga dini hari tadi, saya masih terus menerima aspirasi dan keluhan dari calon P3K paruh waktu maupun masyarakat yang mempertanyakan serta memprotes pengumuman tersebut. Kegaduhan ini jelas menjadi beban bagi pimpinan daerah, baik Bupati maupun Wakil Bupati,” ungkap Hamzah Sidik melalui pernyataan terbuka, Rabu (17/9).
Menurutnya, Fraksi Golkar akan segera mengirimkan surat resmi kepada Pimpinan Komisi I DPRD untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), sekaligus meminta pimpinan DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menelusuri dugaan malpraktik atau maladministrasi dalam proses seleksi rekrutmen P3K paruh waktu.
Hamzah Sidik menegaskan, informasi dan aspirasi publik yang masuk akan dijadikan bahan koreksi serta evaluasi terhadap Panitia Seleksi.
Hal itu juga akan menjadi dasar bagi langkah strategis yang harus segera ditempuh pemerintah daerah dalam merespons kegaduhan ini.
“Fraksi Golkar menyampaikan terima kasih atas semua informasi dan aduan masyarakat. Ini sangat penting sebagai bahan evaluasi agar pemerintah daerah, khususnya Bupati, dapat merespons aspirasi publik dengan bijak dan tepat,” pungkasnya.
