Lintas-Publik.com, Gorut – Komisi III DPRD Gorontalo Utara (Gorut) menggelar rapat kerja bersama lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja, yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKUD), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainal Umar Sidiki (Zus).
Anggota Komisi III DPRD Gorut, Windra Lagarusu, menjelaskan bahwa rapat kali ini difokuskan pada evaluasi realisasi program dan anggaran tahun 2025, mengingat saat ini telah memasuki triwulan keempat atau menjelang akhir tahun anggaran.
“Artinya tinggal beberapa bulan lagi kita akan berada di penghujung tahun, sehingga penting bagi kami untuk memastikan seluruh program OPD berjalan sesuai target,” ujar Windra Lagarusu, Selasa (7/10).
Dalam rapat tersebut, Komisi III juga meminta pemaparan progres pekerjaan fisik dari masing-masing OPD, terutama Disdik, Dinkes, dan RS Zus yang memiliki kegiatan pembangunan fisik.
“Alhamdulillah, di dua OPD yakni Disdik dan Dinkes progres pekerjaannya telah mencapai 50 hingga 70 persen. Namun, untuk RS Zus, progres pekerjaan pembangunan instalasi bedah baru mencapai sekitar 30 persen. Kami menegaskan agar progres tersebut segera digenjot,”tegasnya.
Komisi III pun menjadwalkan akan melakukan monitoring langsung ke RS Zus pada pekan depan untuk melihat perkembangan pekerjaan di lapangan.
“Kami juga sudah meminta direktur RS Zus untuk memberikan peringatan kepada pihak ketiga agar mempercepat pelaksanaan pekerjaan, mengingat waktu yang tersisa hanya tiga bulan,”tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Komisi III juga menyoroti persoalan pasokan air di RS Zus. Pihak rumah sakit memastikan kondisi pasokan air saat ini dalam keadaan surplus.
“Kami mengingatkan agar pasokan air tetap dijaga, jangan sampai hanya karena musim penghujan sekarang berlimpah, tetapi nanti saat kemarau justru mengalami kekurangan,” ujarnya.
Selain membahas progres fisik, Komisi III turut meminta penjelasan mengenai data dan kuota PPPK paruh waktu dari masing-masing OPD mitra kerja.
“Alhamdulillah, semua pimpinan OPD menyampaikan data secara rinci dan jelas, termasuk nama, tempat kerja, dan ketersediaan anggarannya,” pungkasnya.
